Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku bersama Rare Indonesia menggelar Lokakarya Strategi Penguatan Konservasi dan Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat untuk Keberlanjutan Ekosistem Laut di Zest Hotel Ambon, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi dan komitmen para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan melalui pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat (community-based management) yang kolaboratif dan inklusif di Provinsi Maluku.
Lokakarya dihadiri berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga perwakilan masyarakat adat dan pemerintah desa, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bappeda Provinsi Maluku, Dinas Perikanan Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Barat, serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura.
Vice Direktur Rare Indonesia, Hari Kushardanto dalam pengantarnya menyampaikan bahwa Maluku merupakan salah satu wilayah prioritas kerja sama Rare dengan pemerintah Indonesia. Selama tiga tahun terakhir Rare telah mendampingi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan laut, dan ke depan akan memperluas intervensi dengan melibatkan lebih banyak mitra lokal. Ia menambahkan, Maluku memiliki peranan penting dalam sektor kelautan dan perikanan nasional sehingga pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat menjadi sangat relevan, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Rare juga tengah mengembangkan model pendanaan inovatif untuk mendukung keberlanjutan konservasi laut yang telah diuji di Sulawesi Tenggara dan direncanakan akan diuji di Maluku sebelum diluncurkan secara resmi pada tahun 2027.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Erawan Asikin menyampaikan apresiasi atas dukungan Rare dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya pengentasan kemiskinan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta revitalisasi kelembagaan adat.
Ia menegaskan bahwa kawasan konservasi tidak hanya bertujuan melindungi ekosistem, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penguatan kapasitas dan berbagai program pemberdayaan. Pemerintah Provinsi Maluku juga tengah berada pada tahap akhir pembentukan UPTD pengelolaan kawasan konservasi perairan yang diharapkan dapat berkembang menjadi BLUD agar pengelolaannya lebih mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, revitalisasi kearifan lokal seperti praktik sasi juga menjadi perhatian penting. Pemerintah berharap budaya sasi dapat kembali tumbuh sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya laut di Maluku, bahkan beberapa desa kini mulai mengembangkan inovasi seperti bank ikan melalui peraturan desa. Melalui lokakarya ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Maluku.
